mustarimula.blogspot.com

OLEH :

MUSTARI MULA TAMMAGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dunia saat ini sedang mengalami proses perubahan sosial yang sangat cepat. Masyarakat dunia semakin terhubungkan antara satu dengan yang lain. Dampak dari itu, informasi telah menjadi komoditas penting dan strategis yang semakin diperlukan dalam berbagai dimensi kehidupan. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan global tersebut akan membawa bangsa Indonesia ke dalam jurang digital divide, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi. Sulit dibayangkan bagaimana kehidupan manusia moderen sekarang ini jika dipisahkan dari teknologi informasi

Pada saat yang sama, Indonesia tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental, dari sistem kepemerintahan yang otoriter dan sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis. Implikasi dari itu adalah diberikannya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini sistem hirarki harus dikembangkan menjadi sistem jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, berkeadilan dan terpercaya.

Pembaharuan berbagai kebijaksanaan pemerintah diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya daerah, sehingga pada gilirannya daerah dapat meningkatkan kelancaran kegiatan ekonomi masyarakat dan melanjutkan kesinambungan pembangunan.

Mengingat daerah akan menjadi pusat kegiatan pembangunan dan ekonomi, maka tugas, fungsi dan peranan pemerintah daerah didalam mengelola daerahnya akan semakin kompleks dan meningkat seiring dengan derasnya arus informasi diberbagai bidang kegiatan pembangunan dan investasi. Oleh sebab itu, agar tercipta keterpaduan dan sinergi pembangunan daerah yang lebih partisipatif, maka Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peranan strategis yang sangat diperlukan untuk dapat mengakses keterhubungan informasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, antar daerah, dunia usaha dan sektor sektor lainnya.

Suksesnya pelaksanaan pemerintahan termasuk didalammya suksesnya mangakselerasi penyelenggaraan otonomi daerah akan ditandai dengan berhasilnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam melaksanakan pelayanan publik. Hal ini akan sangat ditentukan oleh peranan dan kemampuan lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam menangani tugas tugasnya berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik (good governance).

Untuk mengembangkan sistem manajemen pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), maka /pemerintah dan pemerintah daerah otonom harus segera melaksanakan proses transformasi menuju Elektronik Government (e-gov). Melalui pengembangan e-gov, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan cara: mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi; membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu serta menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang disediakan oleh pemerintah.

Gagasan penerapan e-gov di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inisiatif Nusantara 21 dengan implementasi penerapan E-gov antara lain: Penayangan hasil pemilu 1999 secara on-line dan real time.yang dilaksanakan ketika itu. Gagasan ini kemudian ditindaklanjuti Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian lebih dipertegas lagi dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003, tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-gov. Dengan kebijakan tersebut membuka pemanfaatan secara luas, bagi pangaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Masyarakat bisa menentukan sendiri kapan dan dimana ia berhubungan dengan pemerintah selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu non stop.

Bak gayung bersambut, sejak ditetapkannya regulasi yang menjadi payung hukum penerapan e-gov, lembaga pemeritah pusat dan daerah seakan berlomba mengimplementasikan e-gov dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berkerja secara elektronik. Namun sayang, inisiatif untuk mengembangkan e-gov melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang. Lihatlah berapa banyak dana yang harus dikeluarkan oleh daerah untuk membangun jaringan sistem informasi tetapi tidak berjalan efektif. Bahkan proyek pembangunan TIK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah terkesan mubazir dan asal jadi.

Berdasarkan temuan Tim Peneliti STIA LAN Makassar (Firdaus,2008:7) menunjukkan bahwa inovasi TIK yang ada dewasa ini masih bersifat piece meal. Dari seluruh pemerintah daerah yang dikunjungi Tim Peneliti STIA LAN Makassar, tidak ada satu pun daerah yang memiliki dokumen strategi pendayagunaan TIK secara komprehensif dan sistematis. Inisiatif penggunaan TIK untuk pengembangan e-gov masih bersifat supply-driven, yakni didikte oleh pasar yang mensuplai TIK kepada Instansi Pemerintah. Idealnya menurut Firdaus (2007a) inisiatif TIK bersifat demand driven, yakni dipicu oleh kebutuhan organisasi. Akan tetapi yang terjadi untuk kondisi pemerintah daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) adalah quasi demand –driven yaitu seolah olah kebutuhan berasal dari organisasi namun kenyataannya baru sebatas keinginan pimpinan dalam hal ini Bupati atau Walikota.

Menurut Raharjo (2001;02) terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan Elektronik Government di Indonesia antara lain ; Hambatan pertama adalah kultur berbagi belum ada. Artinya kultur berbagi (sharing) informasi dan mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo yang mengatakan “ Apabila bisa dipersulit kenapa harus dipermudah ”. Dalam kondisi seperti banyak oknum yang menggunakan kesempatan untuk meraih keuntungan Misalnya mengenakan biaya tinggi untuk satu produlk perijinan yang melampaui Standar Pelayanan Minimun (SPM) yang telah ditentukan dengan alasan untuk biaya administrasi.

Hambatan kedua adalah kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. Hambatan yang ketiga adalah langkahnya Sumber Daya Manusia yang menguasai Teknologi Informasi terutama SDM di sektor pemerintahan. Teknologi informasi merupakan sebuah bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis / industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-gov. Sayang sekali kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal.

Faktor terakhir yang menjadi hambatan dan tantangan pemerintah daerah dalam menerapkan e-gov adalah terbatasnya tempat akses.. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum (public library). Di Indonesia hal ini dapat dilakukan di kantor kantor pelayanan publik dan tempat-tempat umum lainnya.

Kemudahan mengakses informasi secara on line memang menjadi tujuan utama pembangunan e-gov. Karena e-gov menciptakan customer online dan bukan in-line. E-gov bertujuan memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain itu e-gov juga bertujuan untuk mendukung good governance. Penggunaan teknologi yang mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dapat mengurangi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik.

E-gov dapat memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dimungkinkan untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan/kebijakan oleh pemerintah. E-gov juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adapun konsep dari e-gov adalah menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat (G2C-government to citizens), pemerintah dan perusahaan bisnis (G2B-government to business enterprises) dan hubungan antar pemerintah (G2G-inter-agency relationship).

Menyikapi berbagai hambatan dan tantangan dalam mengimplementasikan e-gov di lembaga pemerintahan khususnya pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap berbagai faktor yang mendukung kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan e-gov. Faktor pendukung yang dimaksud adalah kesiapan infrastruktur (hardware) infostruktur (software) dan sufrastruktur (brainware) serta faktor faktor pendukung lainnya diantaranya regulasi, kelembagaan dan anggaran.

Dalam kaitannya dengan karya tulis maka penulis lebih menfokuskan pada kesiapan infrastruktur untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi lewat internet khusnya dalam rangka mempercepat pelaksanaan elektronik goverment di Kabupaten Polewali Mandar melalaui pemberdayaan Pusat Layan Internet Kercamatan (PLIK) DAN Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK).

Menyimak berbagai potensi dan sumber daya yang dimilik terutama dengan tersediannya jumlah PLIK dan M-PLIK yang tersebar di beberapa kecamatan , tentu saja keinginan dan aspirasi masyarakat Polewali Mandar yang mendambakan layanan publik yang berkualitas melalui penerapan e-gov bukanlah suatu hal yang mustahil. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji lebih mendalam terhadap dukungan ketersediaan akses internet melalui jaringan Pusat Layanan Internet Kecamatan terhadap percepatan penerapan elektronik Goverment di Kabupaten Polewali Mandar

B. Pokok Permasalahan

Setelah mengkaji uraian latar belakang masalah maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

” Bagaimanakah dukungan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile-PLIK terhadap percepatan pelaksanaan Elekteronik Goverment di Kabupaten Polewali Mandar ?

BAB II

PEMBAHASAN

A.Kondisi existing infrastruktur TIK di Polewali Mandar

Secara singkat dapat diuraikan bahwa ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) khusunya jaringan internet di kabupaten Polewali Mandar mulai dibangun sejak tahun 2001 yaitu dibangunnya jaringan Local Area Network (LAN) oleh Kantor Pengolahan Data Informasi dan Kearsipan (PDIK) di lingkungan Sekretariat Daerah yang menghubungkan antara bagian yang ada di Sekretariat Daerah serta beberapa unit kerja yang ada dalam lingkungan Kantor Bupati Polewali Mamasa ketika itu. Pusat pengendalian jaringan (server) ditempatkan dikantor PDIK pada saat itu. Namun jaringan LAN ini tidak berfungsi optimal akibat terbatasnya SDM yang mampu mengoperasionalkan.

Pada tahun 2003 Kantor Pengolahan Data, Informasi dan Kearsipan (PDIK) membangun kembali instalasi jaringan Metropolitan Area Network (MAN) dengan menggunakan teknologi Wireless yang menghubungkan delapan titik SKPD yaitu Kantor PDIK sebagai pusat server, Sekretariat Daerah, Bappeda, Dipenda ( sekarang DPP), Dinas PU, Dinas Pertanian, BKDD, DPRD, BPD. Namun jaringan tersebut tidak mampu berfungsi optimal akibat rendahnya kemampuan SDM di masing masing SKPD untuk mengelola dan memanfaatkan jaringan ini. Ditambah lagi kurangnya pemeliharaan terhadap infrastruktur jaringan serta banyaknya instalasi jaringan yang rusak akibat adanya rehabilitasi dan perpindahan kantor. Celakanya, pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan jaringan Metropolitan Area Network (MAN) hanya bertanggungjawab terhadap kerusakan jaringan hanya pada masa pemeliharaan proyek. Setelah pekerjaan tersebut diserahkan maka lepaslah tanggung jawab sang pelaksana proyek. Untuk menghubungi apabila ada kerusakan, harus mengeluarkan biaya lagi karena pelaksana proyek tidak bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar ”

Jaringan internet mulai terkoneksi di Kabupaten Polewali Mandar sejak tahun 2002 yaitu saat Menteri Dalam Negeri meluncurkan program Sistem Informasi Komunikasi Manajemen Pemerintah Dalam Negeri (SISKOMDAGRI) berdasarkan Kepmendagri Nomor : 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Sistem ini memanfaatkan satelit sebagai media jaringan kamunikasi yang menguhubungkan antara Sistim Informasi Komunikasi Manajemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI) dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah (SIMPEDA). Meski program ini telah dipersiapkan secara matang dengan anggaran yang tidak sedikit serta dilengkapi infrastruktur jaringan internet yang sangat mutakhir ketika itu, namun program ini tidak berjalan efektif. Alasannya cukup klise, yaitu ketidaksiapan SDM Aparat pengelola jaringan

Selanjutnya dipertengahan tahun 2004, PT Telkom meluncurkan paket internet Telkomnet Instant. Beberapa instansi memanfaatkanfasilitas jaringan ini untuk koneksi internet, tapi sayang kecepatan koneksi (connection speed) saat itu masih sangat lambat, sehingga jaringan ini tidak bertahan lama digunakan. Lalu pada tahun 2005 Departemen Pendidikan Nasional meluncurkan program pembelajaran berbasis elektronik (e-learning) dengan menggunakan jaringan internet sebagai media pembelajaran. Program tersebut dinamai Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional).

Program jardiknas ini cukup membantu Pemerintah Daerah dalam mempercepat pengembangan Teknologi Komunikasi Informasi di Kabupaten Polewali Mandar. Alokasi bandwitt (ukuran kecepatan pengiriman data) yang cukup besar, membuat jaringan ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pelayanan publik oleh beberapa SKPD. Namun dalam perjalanannya, penggunaan jaringan ini terkelola dengan baik. Banyak pihak yang menggunakan jaringan ini untuk kepentingan pribadi sehingga arus lalu lintas jaringan menjadi lambat.

Sejak dimanfaatkannya fasilitas jardiknas, perkembangan Teknologi Komunikasi Informasi mengalami kemajuan. Tetapi sayang tidak terkelola dengan baik. Seharusnya alokasi bandwitt diperioritaskan ke sekolah sekolah untuk kepentingan pendidikan, tapi kenyataannya banyak digunakan di SKPD maupun untuk kepentingan pribadi pribadi, padahal Program Jardiknas tersebut adalah untuk kepentingan pengembangan pendidikan di Bidang IT yang terkoneksi secara nasional, bukan digunakan di SKPD.

Menyikapi fenomena tersebut, pada tahun 2008 Pemerintah Daerah melalui Bagian Perlengkapan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar mengadakan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga penyedia jasa layanan internet (provider) untuk pengadaan koneksi internet via satelit. Fasilitas VSAT (Very Small Aperture Terminal) milik eks SISKOMDAGRI terbengkali di optimalkan kembali. Hasilnya dapat dinikmati dengan terkoneksinya internet dilingkungan Sekretariat Daerah, dan terkoneksi ke Dinas Pendapatan dan Perizinan dan Dishubkominfo. Tapi lagi lagi jaringan ini tidak berfungsi optimal akibat adanya kelalaian pihak penyedia jasa layanan yang tidak profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

TABEL 1

KONDISI EXISTING INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

TAHUN 2012

Faktor Pendukung

Kondisi Kekinian (existing)

Hardware

( Infrastruktur/Piranti TIK)

1. Komputer (PC dan Notebook)

2. Infrastruktur Jaringan (Koneksi jaringan Internet Via V-Sat, GPRS, Telkomnet Speedy, Jardiknas.

3. Infrastruktur TIK Lainnya (Telekomunikasi, Piranti mekanik dll) Warung Informasi Masyarakat (WIM) berbasis Web (Warnet) Mobile Community Acces Point, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan M-PLIK

1. Semua SPKD telah memiliki

2. Tersedianya dukungan Internet Service Propider (ISP) untuk koneksi internet via V-Sat,GPRS GSM, Jardiknas, Speedy.

3. Jaringan Listrik tidak tersedia alokasi bandwith lemah.Operasi Sistim menggunakan Linux (masyarakat belum terbiasa) Koneksi Internet Via CDMA Flexi, jaringan terbatas. PLIK banyak yang tidak aktif dan banyak yang direlokasi. M-PLIK belum diserahkan oleh pihak penyedia jasa ke Pemerintah Daerah

Software

(Infostruktur/ Data & Informasi)

1. Sistem Operasi (Operasi Sistem)

2. Program Aplikasi

3. Driver Hardware

4. http//;www.polewalimandarkak.go.id

5. Data dan Informasi

1. Umumnya menggunakan Microsoft

2. SIJANTAN,SIL,SIAK,SIMPEG,GIS,

SIMBADA dan SIMPEKDA. ( Aplikasi tidak berfungsi secara optimal.

3.Tersedia/melekat pada hardware

4.Login lambat, sistim komunikasi satu arah

5.Lemahnya akurasi data dan Informasi

Brainware

(Suprastrur/Kuantitas dan Kualitas

SDM Aparatur dan Kepemimpinan)

Terbatasnya SDM Aparatur yang memahami dan menguasai TIK serta rendahnya dukungan pimpinan.

Faktor Pendukung Lainnya

1.Regulasi

2.Kelembagaan

3.Anggaran

1. Belum adanya regulasi (Perda maupun Perbub) yang menjadi legalitas formal untuk mendukung implementasi penerapan elektronik government.

2. Terbatasnya kewenangan dibidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akibat digabungnya Kantor Kominfo ke Dinas Perhubungan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) sebagai Implementasi penerapan PP 41/2007.

3. Lemahnya dukungan anggaran

Sumber Data : Dishubkominfo Kabupaten Polewali Mandar, 2012

Pada bulan Juni 2009, PT. Telkom kembali meluncurkan program Telkomnet Speedy. Program ini, memberi warna baru dalam pengembangan teknologi Komunikasi Informasi di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jaringan internet. Sejak Telkom Net Speedy mulai beroperasi di kabupaten Polewali Mandar, akses jaringan internet disetiap SKPD sudah terkoneksi, bahkan beberapa SKPD memasang jaringan Wifi Hotspot (koneksi internet tanpa kabel) seperti di Kantor Bappeda, Kantor BKDD dan Sekretariat Daerah dan Dinas Pendapatan dan Perizinan.

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat digambarkan bahwa inisiasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Polewali Mandar dalam mengimplementasikan e-gov, tingkat capainya baru berada pada level dasar fungsi e-gov, yakni berfungsi sebagai media informasi satu arah saja (one way communication). Masih membutuhkan suatu kerja keras yang terencana dan terukur bila ingin menerapkan fungsi e-gov pada level interaksi atau meningkat pada level transaksi terlebih lagi bila ingin menerapkan e-gov pada level integrasi. Fakta inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji secara mendalam terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kesiapan Pemerintah Daerah dalam menerapkan e-gov di Kabupaten Polewali Mandar.

B.Kesiapan pelaksanaan e-gov di Polewali Mandar

Keinginan pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mewujudkan penerapan elektronik goverment dalam pelayanan publik telah menjadi dambaan semua masyarakat. Namun harapan tersebut masih sebatas impian. Karena Menurut Nugroho (2007:3) mengimplementasikan e-gov sesungguhnya bukan pekerjaan mudah. Kesulitannya tidak terletak pada aspek-aspek teknis yang terkait dengan pembangunan sarana, fasilitas, dan sistem-sistem berbasis TI, tetapi justru lebih pada bagaimana Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) diselaraskan (aligned) dengan proses-proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dari pengamatan sementara dapat dikemukakan bahwa inisiatif Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar untuk mengimplementasikan elektronik government dimulai sejak tahun 2002 yakni dibangunnya jaringan Local Area Network (LAN) di Sekretariat Daerah yang menghubungkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berada dalam komplex Bupati Polewali Mandar dan disekitarnya. Sayangnya pembangunan infrastruktur jaringan LAN tersebut tidak berfungsi maksimal karena jaringan instalasi kabel banyak yang rusak akibat terjadinya rehabilitasi pembangunan Kantor Bupati Polewali Mandar. Lalu pada tahun 2003 dibangun jaringan WAN (Wireless Area Network) yang menghubungkan delapan titik SKPD. Pembangunan jaringan ini pun tidak berfungsi maksimal akibat terbatasnya SDM aparatur yang mampu mengoperasionalkan jaringan WAN disetiap SKPD saat itu. Selanjutnya Tahun 2005 Pemerintah Daerah melakukan launching portal resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar http;//www.polewalimandarkab.go.id

Pada tahun 2005, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai menerapkan aplikasi sistim informasi dalam mengelola proses administrasi dan manajemen pemerintahan dilingkup unit kerja bersangkutan diantaranya Sistim Informasi Akutansi Keuangan Daerah (SIAKDA) yang diterapkan oleh Dinas Pendapatan dan Perijinan, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kepegawaian (SIMPEG) yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah. Lalu pada tahun 2007 BAPPEDA membuat Sistem Informasi Jalan Jembatan (SIJANTAN) serta Sistem Informasi Lahan (SIL) dan Geografi Information Sistim (GIS).

Pada tahun yang sama Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan mulai membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) beserta infrastruktur jaringan on-line. Namun sistem ini tidak serta merta dapat diaplikasikan mengingat keterbatasan SDM aparat yang mampu mengoperasionalkan sistem tersebut saat itu. Setelah dua tahun mengalami proses uji coba dan pengenalan sistem maka pada tahun 2009 sistem ini mulai diaplikasikan seiring dengan berubahnya status kelembagaan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Selain untuk kepentingan pelayanan publik, telah dibuat pula program aplikasi yang dibuat khusus untuk kepentingan pengelolaan data misalnya Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) yang dikelola oleh Dinas pendidikan pemuda dan Olah Raga. Demikian pula hanlnya dengan Sistim Informasi Pengelolaan Barang Daerah (SIMBADA) yang dikelola oleh Bagian Pengelolaan Barang dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Kondisi riil di lapangan pada umumnya menunjukkan bahwa sistem informasi yang telah dibuat di Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut dibangun di atas komponen-komponen yang berbeda. Heterogenitas tidak hanya terjadi pada perangkat keras (hardware), sistem operasi, program aplikasi tetapi juga terjadi pada sistem basis data yang digunakan. Dalam kondisi ini muncullah isu interoperabilitas: bagaimana sistem-sistem yang berbeda tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar data dengan baik. Bagaimana sistem informasi yang dibangun bisa saling terintegrasi dalam satu format data base.

Disamping hal tersebut di atas, hal yang sangat berpengaruh dalam keterlamabatan penerapan e-gov di Kabupaten Polewali Mandar adalah terbatasnya sarana akses internet khusunya di wilayah kecamatan. Saat ini hanya ada dua kecamatan yang terjangkau akses internet dengan menggunakan jaringan speedy dari PT Telkom. Beberapa kecamatan dapat mengakses internet melalui fasilitas modem GSM tetapi aksesnya sangat lambat. Meskipun saat ini telah tersedia jaringan internet melauli program PLIK yang difasilitasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika namum hal tesebut belum berjalan efektif.

Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov di Kabupaten Polewali Mandar saat ini pada dasarnya hampir senasib dengan Daerah Kabupaten lainnya. Oleh karena itu untuk mempercepat penerapan e-gov maka langkah mendasar yang segera dilakukan adalah merevitalisasi program e-gov yang telah berjalan. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Namun pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas.

Revitalisasi yang dimaksudkan adalah serangkaian tindakan perencanaan dan penataan ulang program e-gov yang disesuaikan kembali dengan target pembangunan nasional dan sektor telematika dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar serta proses pentahapan e-gov tanpa menyia-nyiakan kondisi eksisting yang sudah dicapai.

1. Beberapa langkah yang bisa diambil dalam waktu dekat adalah sebagai berikut

a. Mensikronkan target-target pembangunan nasional dalam sektor telematika dengan beberapa program e-gov yang akan dilaksanakan di seluruh lembaga dan departemen. Langkah ini sekaligussebagai proses evaluasi program e-gov yang pernahdijalankan di semua tingkatan.

b. Meningkatkan pemahaman masyarakat,pelaku ekonomi swasta,termasuk pejabat pemerintahan atas potensi yang dapat disumbangkan program e-gov dalam mencapai target pembangunan nasional dan sektor telematika.

c. Menyelesaikan berbagai program utama e-gov yang belum berhasil dilaksanakan, dan menyusun prioritas program e-gov yang dapat menciptakan lapangan kerja serta membantu penegakan praktek good governance dalam berbagai pelayanan publik.

d. Menambah akses dan jangkauan infrastruktur telematika bagi semua kalangan untuk mengutamakan pemanfaatan e-gov dalam segala aktifitas sosial ekonomi masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah menetapkan struktur tarif yang transparan dan terjangkau buat semua kalangan. Jika perlu dapat saja diberlakukan diferensiasi tarif untuk semua aplikasi e-gov.

e. Alokasi dana e-gov perlu ditingkatkan yang disesuaikan dengan tahapan yang telah dicapai. Dana bisa berasal dari, RAPBN, kerjasama internasional atau juga dari swasta nasional.

f. Menetapkan hanya beberapa aplikasi e-gov pilihan –sebagai contoh sukses- yang menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan sehingga terjadi efisiensi dalam pemberian pelayanan publik.

i. Evaluasi dan revitalisasi e-gov juga sangat diperlukan seperti diingatkan Kabani (Bagus et.al ; 2008,5 ) bahwa adalah suatu keharusan untuk melakukan proses perencanaan secara hati-hati dan untuk melakukan streamlining berbagai proses off-line sebelum melanjutkannya menjadi proses on-line. Sebagai tambahan, juga sangat penting diperhatikan agarinstansi pemerintah untuk tidak melakukan proses otomatisasi berbagai inefisiensi.

ii. Revitalisasi e-gov ini semakin dirasakan perlu ketika kita harus juga mempersiapkan diri menyambut berbagai perkembangan baru dalam globalisasi industri dan perdagangan dunia. Berbagai perkembangan teknologi telematika yang semakin konvergen juga membuat pemerintah harus terus menyiapkan berbagai regulasi dan kebijakan antisipatif dalam penyelenggaraan e-gov di berbagai sektor

iii. Berdasarkan pertimbangan kondisi saat ini yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom, pencapaian tujuan strategis e-gov perlu dilaksanakan melalui enam strategi yang berkaitan erat satu sama lain, yaitu :

2. mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

3. menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistic.

4. memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.

5. meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.

6. mengembangkan kapasitas SDM, baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy masyarakat.

7. melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang realistik dan terukur.

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam rangka mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-gov pada setiap lembaga pemerintahan dibangun dalam sebuah kerangka arsitektur untuk menjadi pedoman penertapan e-gov. instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur dibawah ini.

Kerangka arsitektur e-gov terdiri dari empat lapis struktur, yakni :

1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2. Portal Pelayanan Publik. Situs web Pemerintah pada internet penyedia layanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi. Organisasi pendukung (back office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi (antar back office, antar portal pelayanan publik dengan back office), maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet secara handal, aman, dan terpercaya.

C.Pemberdayaan PLIK dalam mendukung percepatan penerapan e-gov

Konsep pelaksanaan elektronik government adalah upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e‑government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pengembangan e-gov disatu sisi memiliki kegiatan yang luas dan memerlukan investasi dan pembiayaan yang besar, disisi lain, ketersediaan anggaran pemerintah sangat terbatas dan masih digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang harus segera diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalokasian anggaran untuk pengembangan e-gov harus dilakukan secara hati-hati dan bertangungjawab agar anggaran yang terbatas tersebut dapat dimanfaatkan secara efisien, dan dapat menghasilkan daya ungkit yang kuat bagi pembentukan pamong yang baik.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup dua aktivitas yang berkaitan yaitu : pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk dapat mengakses informasi secara online dibutuhkan infrastruktur jaringan atau media perantara berupa media kabel ataupun media tanpa kabel (nirkabel) yang dapat menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sehingga masing masing bisa saling bertukar data. Atau dalam pengertian yang lebih spesifik Infrastruktur jaringan adalah hubungan dua buah simpul (umumnya berupa komputer) atau lebih yang tujuan utamanya adalah untuk melakukan pertukaran data. Dalam prakteknya, jaringan komputer memungkinkan untuk melakukan berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan bahkan berbagi kekuatan pemrosesan.

Infrastruktur jaringan terdiri atas beberapa aspek yang seluruhnya harus dibangun secara paralel dan saling menunjang. Aspek pertama adalah jaringan fisik yang berfungsi sebagai jalan raya informasi baik pada tingkat jaringan tulang-punggung maupun tingkat akses pelanggan. Jaringan tulang punggung harus mampu menghubungkan seluruh daerah Indonesia sampai wilayah pemerintahan terkecil. Pada tingkat akses pelanggan harus memungkinkan tersedianya akses yang murah dan memadai bagi masyarakat.

Salah satu penyebab sulitnya menerapkan elektronik goverment pada level intraksi maupun level transaksi atau level integrasi adalah terbatasnya sarana akses internet di Polewali Mandar. Akses internet yang digunakan selama ini adalah program layanan speedy yang disiapkan oleh PT.Telkom. Program layanan internet dari speeedy ini hanya mampu menjangkau dua kecamatan yaitu Kecamatan Polewali dan Kecamatan Wonomulyo. Sementara dikecamatan lainnya koneksi internet hanya dapat diakses dengan menggunakan fasilitas modem melalui telepon seluler. Bahkan ada tiga kecamatan yang belum tersentuh sama sekali jaringan internet karena diwilayah tersebut belum ada jaringan telepon seluler.

Kehadiran program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) yang diprogramkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia merupakan solusi jitu dalam mengatasi keterbatasan akses internet di kecamatan. Hal ini tentu membawa dampak tersediri bagi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar, khususnya masalah keterbatasan anggaran pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur jaringan internet akan teratasi melalui program PLIK dan M-PLIK tersebut.

TABEL 2

DAFTAR ALOKASI PENERIMA BANTUAN

PUSAT LAYANAN INTERNET KECAMATAN ( PLIK )

KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT

LOKASI PENERIMA

OMS PENGELOLA PLIK

ALAMAT PENGELOLA

KET.

Binuang

PLIK Binuang 01

KUD Binuang

Jl.Teuku Umar Sarampu Desa Tonyaman Kec.Binuang

Aktif

Binuang

PLIK Binuang 02

KUD Binuang

Jl,Kanang Desa Batetangnga Kec,Binuang

Tidak Aktif

Polewali

PLIK Polewali 01

Kop.Karya Mandiri

Jl.Kemakmuran Kel.Polewali Kec.Polewali

Tidak Aktif

Polewali

PLIK Polewali 02

Darma Jaya 1

Jl.Tammajarra No.11 Kel.Pekkabata Kec.polewali

Tidak Aktif

Anreapi

PLIK Anreapi 01

Rukun Warga

Jl.poros Mamasa Pokko Kel.Pokko Kec.Anreapi

Tidak Aktif

Anreapi

PLIK Anreapi 02

Mattirowalie

Jl.G.Conggo Sulewatang Kec.Polewali

Tidak Aktif

Matakali

PLIK Matakali

Karya Mandiri II

Jl.Poros Majene Kel.Matakali Kec.Matakali

Aktif

Wonomulyo

PILK Wonomulyo 01

Tumpiling

Jl.Poros Polewali Majene desa Tumpiling Kec.Wonomulyo

Tidak Aktif

Wonomulyo

PLIK Wonomulyo 02

Darmajaya III

Jl.Pendidikan Kel.Sidodadi Kec.Wonomulyo

Aktif

Mapilli

PLIK Mapilli 01

Darmajaya IV

Jl.Poros Polewali Majene Mapilli

Aktif

Mapilli

PLIK Mapilli 02

Darmajaya V

Jl.sungai Maloso Kec.mapilli

Aktif

Campalagian

PLIK Campalagian 01

Setia Kawan

Jl.Poros desa Rappang Kec.Campalagian

Tidak Aktif

Campalagian

PLIK Campalagian 02

Karya Mandiri III

Desa Bonde Kec.Campalagian(Relokasi)Lantora

Tidak Aktif

Balanipa

PLIK Balanipa 01

Karya Mandiri IV

Jl.Poros desa Pambusuang Kec.Balanipa

Tidak Aktif

Balanipa

PLIK Balanipa 02

Darmajaya VI

Jl.Poros Tammangall Kec. Balanipa (relokasi)Pompes Lampoko

Tidak Aktif

Tinambung

PLIK Tinambung 01

Jl.Ammana Wewang Kec.Tinambung

Aktif

Tinambung

PLIK Tinambung 02

Darmayaya VII

Jl.Samasundu Kec.Tinambung

Aktif

Matngnga

PLIK Matangnga

Darmajaya VIII

Jl.Darma Kec.Polewali (relokasi) ke Polewali

Tidak Aktif

Alu

PLIK Alu/Tutar

Darmajaya IX

Jl.Barumbung Kec.Matakali (relokasi) ke Matakali

Aktif

Tapango

PLIK Tapango

Darmajaya XIII

Tapango

Tidak Aktif

Tutar

PLIK Tutar

Darmajaya XII

Jl.Barwijaya Wonomulyo (relokaso)ke Wonomulyo

Aktif

Luyo

PLIK LUYO 01

Darmajaya X

Jl.Poros Luyo

Aktif

Luyo

PLIK Luyo 02

Darmajaya XI

Jl.Poros Luyo

Tidak Aktif

Limboro

PLIK Limboro

Relokasi ke Kabupaten Majene

Tidak Aktif

Sumber Data : Koordinator Pengelola PLIK Kab.Polewali Mandar 2012

Jika memperhatikan keterangan pada tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa banyaknya PLIK yang tidak aktif dibanding dengan yang aktif di Kabupaten Polewali Mandar diakibatkan oleh beberapa permasalahan diantaranya

1. Kecepatan koneksinya sangat lambat

2. Terbatasnya catu daya listrik di wilayah kecamatan tertentu

3. Biaya operasional lebih tinggi dibandingkan dengan hasil yang dicapai.

3. Terbatasnya kemampuan SDM pengelola dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

4. Kurangnya koordinasi antara pihak penyedia jasa, pihak pengelola PLIK dengan pihak pemerintah daerah

5. Adanya PLIK yang direlokasi pada wilayah kecamatan tertentu tanpa mempertimbangkan aspek pemerataan ketersediaan pelanggan dan aspek geografis.

Selain bantuan program PLIK yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika ke Kabupaten Polewali Mandar juga terdapat bantuan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) sebanyak 6 (enam) unit. Meskipun saat ini belum ada penyerahan secara administrative dari pihak penyedia jasa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, namun secara simbolis bantuan M-PLIK tersebut telah diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Barat kepada Bupati Polewali Mandar pada tanggal 2 Agustus 2012 .

D. PLIK dan M-PLIK dengan berbagai permasalahan yang sulit dan pelit

Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK) merupakan program KPU (Kewajiban Pelayanan Universal) atau USO (Universal Service Obligation) yang dicanangkan pemerintah melalui Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informasi (BP3TI) Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementrian Kominfo). Program tersebut bertujuan mempercepat pemerataan akses telekomunikasi dan informasi untuk daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan tidak layak secara ekonomi.

Kurangnya sosialisasi program tersebut oleh penyedia jasa, BP3TI- serta tidak adanya koordinasi yang melibatkan semua komponen, terutama pemerintah daerah dari perencanaan program sampai dengan evaluasi secara aktif membuat program ini berjalan terkatung katung dalam mengatasi permasalahannya. Akibatnya Pemda tidak mengetahui sejauh mana program tersebut berjalan. Koordinasi hanya dari BP3TI ke pihak ke-3 (penyedia jasa) dan pihak ke-4 (pengelola program PLIK dan M-PLIK ) mengakibatkan masalah ini semakin sulit dan pelit..

Dalam kaitannya dengan Kabupaten Polewali Mandar, sekalipun sejak awal Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar merasa tidak dilibatkan dalam distribusi bantuan Program PLIK kepada Organisasi Pengelola PLIK, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar tidak lepas tangan begitu saja, sebab pihak Pemerintah Daerah mengganggap ini adalah suatu peluang emas untuk mempercepat penerapan e-gov dengan mengatasi masalah yang mendera saat ini yaitu terbatasnya akses dan sarana koneksiu internet.

Melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) senantiansa melakukan komunikasi dengan pihak pengelola PLIK. Langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal adalah dengan merubah manajemen pengelolaan PLIK dari sistem pengelolaan yang dikuasai oleh orang perorangan diserahkan kepada lembaga public misalnya Sekolah dan Perguruan Tinggi serta organisasi masyarakat.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah merelokasi PLIK yang tidak aktif dan memberikan ke Organisasi Masyarakat yang mampu mengelola manajemen PLIK dengan baik, yaitu PLIK II Kecamatan Anreapi di relokasi ke PUSDIKLAT CAB Gerakan Pramuka H.M.Masdar Pasmar Polewali Mandar. Demikian juga dengan PLIK PLIK yang lain yang tidak aktif akan direlokasi ke sekolah sekolah maupun ke Pesantren dan Organisasi Masyarakat lainnya misalnya ke Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

Selain upaya yang dilakukan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar juga berinisiasi membentuk Forum Komunikasi Pengelola PLIK dengan melibatkan seluruh pengelola PLIK yang dikoordinir langsung oleh Induk Koperasi (INKUD) Kabupaten Polewali Mandar dan pembentukan forumnya sendiri difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah kecil yang bisa dipecahkan di forum.

Bentuk inisiasi lain yang rencana dilakukan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah membentuk pendamping pengelola PLIK yang ada di Kecamatan dengan melibatkan unsure sekolah sekolah SMK yang mempunyai jurusan Teknologi Komputer dan jaringan. Tapi inisiasi ini baru dalam tahap usulan yang akan dikoordinasikan dengan rekanan pengelola program dan penyedia jasa. Keterlibatan pihak sekolah sebagai pendamping pengelola PLIK selain untuk kepentingan pengembangan dan pembelajaran Teknologi Komunikasi dan Informatika di sekolah juga untuk membantu pihak pengelola dalam meningkatkan jumlah pengunjung ke warung PLIK serta mensosialisasikan penggunaan internet kepada siswa maupun masyarakat umum lainnya, sehingga biaya operasional dapat teratasi.

Jika bantuan PLIK dan M-PLIK tersebut dapat dioptimalkan peggunaannya maka percapatan penerapan elektronik government di Kabupaten Polewali Mandar dapat tercapai. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah lambatnya penerapan e-gov di kabupaten Polewali Mandar karena terbatasnya sarana akses internet untuk menerapkan aplikasi layanan publik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

J ika bantuan PLIK dan M-PLIK tersebut dapat dioptimalkan peggunaannya maka percapatan penerapan elektronik government di Kabupaten Polewali Mandar dapat tercapai. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran adalah lambatnya penerapan e-gov di kabupaten Polewali Mandar karena terbatasnya sarana akses internet untuk menerapkan aplikasi layanan publik.

Salah satu langkah mendasar yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk memberdayakan PLIK agar bisa benrfungsi adalah merelokasi PLIK yang tidak aktif kepada Organisasi Masyarakat yang mampu mengelola manajemen PLIK dengan baik. Misalnya PLIK II Kecamatan Anreapi di relokasi ke PUSDIKLAT CAB Gerakan Pramuka H.M.Masdar Pasmar Polewali Mandar. Demikian juga dengan PLIK PLIK yang lain yang tidak aktif akan direlokasi ke sekolah sekolah maupun ke Pesantren dan Organisasi Masyarakat lainnya misalnya ke Markas Palang Merah Indonesia Kabupaten Polewali Mandar.

B. Saran

Permasalahan klasik yang sering dijadikan dalih lambatnya penerapan e-gov di Kabupaten Polewali Mandar adalah terbatas sarana koneksi internet. Keterbatasan sarana koneksi internet diakibatkan oleh terbantasnya anggaran dalam APBD dalam membengun infrastruktur jaringan internet. Oleh karena itu untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur TIK khusunya dalam mengatasi fasilitas akses internet, maka diharapkan kepada Pemerintah Daerah agar lebih kreatif dan proaktif menjejaki kerjasama dengan pihak ketiga penyedia jasa layanan PLIK dan M-PLIK agar mampu memaksimalkan fungsi PLIK sebagai sarana akses internet di kecamatan.

Belajar dari pengalaman kegagalan pengelolaan PLIK di Kabupaten Polewali Mandar, maka diharapkan keterlilbatan penuh Pemerintah Daerah dalam pengelolaan M-PLIK agar pemanfaatannya dapat terarah dan fungsinya dinikmati langsung ke masyarakat.

Catatan : Karya Tulis ini dibuat untuk mengikuti Lomba Penulisan Makalah Pemberdayaan PLIK dan MPLIK Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Anugerah ICT PURA dan USO AWARD diberikan kepada penulis selaku Pemenang Karya Tulis Terbaiik mewakili Provinsi Sulawesi Barat yang diserahkan di Hotel Grand Aston Medan Sumatera Utara, pada 18 Oktober 2012.